Perjalanan Satpol PP

Perjalanan Satpol PP

Pembentukan Pamong Praja (Satpol PP)

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari tuntutan suasana dan keadaan pada permulaan berdirinya Negeri Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Pada waktu itu Polisi Pamong Praja tidak dibangun secara serentak, melainkan bertahap.

Pembuatan Poilisi Pamong Praja di Yogyakarta merupakan pembuatan yang awal berdasakan Perintah Jawatan Praja Daerah bIstimewa Yogyakarta Nomor I / 1948 bertepatan pada 30 Okktober 1948 dengan nama Detasemen Penjaga Keamanan Kapanewon.

Setelah itu berdasarkan Perintah Nomor 2/1948 bertepatan pada 10 Nopember 1948 diucap dengan Detasemen Polisi Pamong Praja.

Perjalanan Satpol PP
Perjalanan Satpol PP

Berdasarkan Pesan Keputusdan Menteri Dalam Negara Nomor UP. 32 / 2 / 21 bertepatan pada 3 Maret 1950 yang berlaku semenjak 1 Januari 1950, dibangun Kesatuan Polisi Pamong Praja buat masing – masing Kepanewonan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah itu bersumber pada Pesan Keputusan ini diiringi pula pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura. Bertepatan pada 3 Maret inilah dijadikan tonggak sejarah lahirnya Polisi pamong Praja.

Pembuatan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura

Sepanjang 10 tahun semenjak 1950 – 1960, Poliasi Pamong Praja cuma ada di Kepanewon – Kepanewon/Kecamatan – Kecamatan di Jawa dan Madura, sebaliknya di luar pulau Jawa dan Madura belum tercipta.

Baru pada tahun 1960, mulai dibentuk Polisi pamong Praja di daerah di luar Jawa dan Madura yang dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negari yang ditindaklanjuti pembentukannya di daerah- daerah tingklat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Pembenrtukan Polisi pamong Praja di Daerah Spesial Ibukota( DKI) Jakarta bersumber pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1961 yang pada waktu itu bernama Jakarta Raya.

Pembuatan Polisi pamong Praja di Jakarta Raya dengan pertimbanagan sebab Jakarta Raya berkedudukan selaku ibukota negeri, sehingga kepadataan dan berbagai ragamnya penduduk menghendaki penempatan formasi Polisi Pamong Praja yang lebih kokoh dari daerah – daerah lain.

Pembetukan Polisi Pamong Praja untuk Propinsi dati I Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, jambi, Riau, Aceh, dan Sumetera Barat didasarkan pada Pesan Kepuituasan Menteri Dalam Negara dan Otonomi Daerah Nomor 7 / 1961 tangga 12 Juli 1961.

Pembetukan Polisi Pamong Praja untuk Daerah Tingkatan I Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya, bersumber pada Pesan Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negara dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 1962.

Pertumbuhan Polisi Pamong Praja di DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta yang merukan penjuru dan tonggak sejarah pembuatan Polisi pamong Praja buat awal kalinya, hingga dalam perkembangannya Pol PP DIY dimulai penyusunan kembali dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Nomor. 330 / kpts / 1992 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi DIY. Setelah itu disempurnakan dengan Keputusan Gubernur DIY

Nomor. 179 tahun 2001 tentang Satuan Polisi pamong Praja propinsi DIY. Setelah itu diatur kembali dengan Perda Nomor. 3 Tahun 2004 tentang Pembuatan dan Organisasi Dinas Daerah di area Pemprov. DIY, Polisi Pamong Praja diwadahi dalam Dinas Ketenteraman dan Kedisiplinan Universal.

Terakhir diatur dengan Perda Propinsi DIY nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspktorat, BAPPEDA, Lembaga Tehnis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja DIY dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penjelasan Tugas dan Tata Kerja Satuan Pol PP Propinsi DIY.

Sebaliknya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kota se- Daerah Istimewa Yogyakarta pembentukannya diatur lewat Perda masing Kabupaten dan Kota.

Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dibangun bersumber pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pembuatan Lapisan Peran dan Tugas Pokok Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 tahun 2008 tentang Guna, Rincian, Tugas, dan Tata Kerja Dinas Kedisiplinan Kota Yogyakarta.

Begitu pula Kabupaten lain yang terdapat di propinsi DIY pula dibangun bersumber pada perda masing– masing daerahnya.

Berikutnya dakam pertumbuhan Satuan Polisi Pamong Praja secara nasional diatur dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana sudah diganti terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 bertepatan pada 06 Januari 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Sumber: Cek disini dan Cek disini

skyweb